A A A
Home Trading News Fundamental Kekacauan Brexit Masih Berlanjut, PM May Terancam Mundur

Kekacauan Brexit Masih Berlanjut, PM May Terancam Mundur

PDFPrint

GBP-BREXIT.4Pound bergerak melawan gelombang pada Jumat dan bertahan hingga perdagangan hari ini, memposting pemulihan yang cukup baik terhadap USD dengan pasangan GBP/USD ditutup diatas 1.3200 pada akhir pekan kemarin dan memangkas sebagian besar penurunan mingguannya. Saat berita ini ditulis GBP/USD bergerak stabil dikisaran 1.3185.

Kekacauan di Inggris berhenti sementara karena Uni Eropa telah menyetujui perpanjangan Brexit, awalnya May mengajukan penundaan Brexit sampai akhir Juni, namun Uni Eropa menolak. Gantinya, Uni Eropa memberikan dua opsi.

Opsi pertama: Parlemen Inggris menyetujui Perjanjian Brexit yang sudah dirundingkan Pemerintah Inggris dengan Uni Eropa selama dua tahun. Dalam hal ini, Inggris akan resmi keluar dari Uni Eropa tanggal 22 Mei. Jika parlemen Inggris tetap menolak Perjanjian Brexit, maka akan berlaku opsi kedua.

Opsi kedua: Dalam hal parlemen dengan suara mayoritas kembali menolak Perjanjian Brexit, maka Inggris diberi waktu sampai 12 April, untuk menyatakan akan sementara tetap menjadi anggota di Uni Eropa dan ikut Pemilu Eropa, yang akan berlangsung 23 sampai 26 Mei. Jika Inggris menolak ikut Pemilu Eropa, maka negara itu otomatis akan berhenti menjadi anggota Uni Eropa. Artinya, Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa perjanjiian (No-Deal-Brexit).

PM May diberitakan tidak akan menegosiasikan kembali kesepakatan, Parlemen Inggris tidak akan menyetujuinya, dan Uni Eropa tidak mau memperpanjang negosiasi tanpa batas, sebuah situasi jalan buntu yang tidak terlihat baik untuk saat ini.

Lonjakan Pound, karena minat spekulatif, tidak bisa membayangkan Inggris akan keluar dari Uni tanpa kesepakatan. Sementara itu, ada petisi online yang dibuat kepada Parlemen Inggris untuk mencabut Pasal 50 dan tetap di UE yang telah mencapai sekitar 5 juta tanda tangan sejauh ini.

Tidak ada tanggal pasti pada pertemuan Parlemen pekan ini tetapi tampaknya sekali lagi, anggota parlemen Inggris akan menjadi pusat perhatian.

Sementara itu, Kabinet Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May memberontak dan merencanakan pergantian PM yang dapat menyelesaikan proses Brexit.

Menurut harian Sunday Times, setidaknya ada enam menteri senior yang menginginkan Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris David Lidington mengambil alih fungsi jabatan PM hingga Pemilu resmi digelar. Para menteri ini akan menantang PM May pada rapat kabinet, Senin (25/3/2019) waktu London, dan akan mengancam pengunduran diri besar-besaran jika May enggan untuk mundur.

Michael Gove, seorang pendukung Brexit terkemuka dalam referendum 2016, serta Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Jeremy Hunt juga mendapatkan dukungan untuk mengambil alih proses perundingan Brexit.

Pernyataan para menteri senior tersebut muncul hanya beberapa jam setelah jutaan warga Inggris melakukan unjuk rasa di jalan-jalan pusat kota London menuntut referendum kedua. Sebagian besar dari para peserta unjuk rasa memilih Inggris tetap berada di dalam lingkup Uni Eropa (UE).

Jika May diganti, hal ini tidak serta merta akan memicu Pemilu. Berdasarkan UU Parlemen (Fixed-Term Parliament Act), Pemilu berikutnya diagendakan digelar pada Mei 2022.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Philip Hammond menegaskan bahwa saat ini, fokus Inggris seharusnya tertuju pada penyelesaian Brexit dan bukan menyerang PM.

"Mengganti PM tidak akan membantu kita. Membahas penggantian pemain di saat seperti ini saja sudah tidak pantas," ucapnya seperti dilansir Reuters.

PM May sudah dua kali gagal mencapai kesepakatan dengan Parlemen Inggris. Namun, posisinya tak hanya terisolasi di Inggris, tapi juga di Brussels.

Sejumlah koleganya dibuat kesal karena PM May menyalahkan Parlemen atas kebuntuan ini. Apalagi, dia juga dinilai selalu berubah pendirian terkait kebijakan no-deal Brexit./R

Last Updated on Monday, 25 March 2019 14:01
Follow us on Twitter to get more news updates.
 
© 1999-2019 PT Gatra Mega Berjangka (Money Mall). Hak cipta dilindungi Undang-Undang.